Komisi II DPR meminya Kementerian Dalam Negeri memberikan pendampingan dan pembinaan yang melibatkan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat  di Papua dan Papua Barat.

                “Pendampingan tersebut dibutuhkan demi pembangunan untuk masyarakat Papua,”kata Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap saat Raker dengan Mendagri Gamawan Fauzi, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/11).

                Tidak hanya itu, dalam kesempatan rapat kali ini, Komisi II juga meminta Mendagri senantiasa melakukan pengawasan dialog dan koordinasi guna mendorong peningkatan keamanan, kesejahteraan, penegakan hukum dan HAM, serta evaluasi alokasi dan penggunaan dana otonomi khusus.

                Menanggapi hal tersebut Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan bahwa di Papua saat ini tengah terjadi gejolak sosial, politik dan keamanan, dan pemerintah saat ini sedang mendalami dengan cermat akar permasalahan di Papua guna menyusun arah kebijakan dan penyelesaian permasalahan dimasa mendatang.

                “Saat ini telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan di papua, diantaranya dengan ditetapkan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat, serta Perpres No. 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua  dan Papua Barat,”jelas Mendagri.

Pada lingkup Kementeria Dalm Negeri, tambah Mendagri, sedang dilakukan evaluasi lebih mendalam terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, serta menyusun kegiatan pengembangan kapasitas jajaran pemerintahan daerah.

Selain itu lanjutnya, juga dilakukan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, fasilitasi penyusunan legislasi, dan penguatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.

Mendagri menjelaskan, bahwa dalam waktu dekat, tepatnya pada tanggal 9 Desember akan ditandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat, “Kerja sama ini berbentuk kesempatan yang diberikan Kemdagri menjadi tempat magang bagi pejabat dan pegawai negeri sipil dari kedua wilayah tersebut dan Kemdagri siap memberikan pelatihan, bimbingan, asistensi, supervisi, dan penyiapan program pembangunan,”terangnya.

Mendagri juga menyebutkan pada 2011 ini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang bertempat di Papua akan diresmikan. Sebanyak 176 putra-putri Papua dan wilayah Indonesia bagian Timur akan menerima pendidikan di institut tersebut.(nt)